masukkan script iklan disini
Pasca bentrok antar OKP yang terjadi menjelang akhir Tahun 2024 di Kota Belawan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Grib Jaya Kota Medan Dwi Sinaga SH menyebutkan, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban dinilai gagal menciptakan situasi keamanan dan ketertiban (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.
Dwi Sinaga juga menyebutkan, Kapolres Pelabuhan Belawan bersikap lamban sehingga terjadi bentrokan disusul pengrusakan kantor Grib Jaya Kecamatan Medan Belawan.
“Andai saja Kapolres Pelabuhan Belawan cepat dan tanggap, maka bentrok antar OKP di Belawan tidak akan terjadi, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Sudah jelas akan terjadi penurunan spanduk milik Grib Jaya namun, pihak Kepolisian tidak tanggap sehingga terjadi bentrok antar OKP. Jadi, saya menilai Kapolres Pelabuhan Belawan gagal mengendalikan kamtibmas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan,” tegas Direktur LBH Grib Jaya Dwi Sinaga SH didampingi Desman Sitorus SH kepada sejumlah wartawan di Polres Pelabuhan Belawan, Rabu (8/1).
Kedatangan pengurus LBH Grib Jaya ke Polres Pelabuhan Belawan untuk memberi semangat dan dukungan kepada beberapa anggota Grib Jaya Kecamatan Medan Belawan yang ditahan di Polres Pelabuhan Belawan pasca terjadinya bentrok antar OKP tersebut.
Dwi Sinaga menyebutkan, LBH Grib Jaya Kota Medan akan mendampingi para anggota Grib Jaya yang ditahan selama proses hukum berlangsung.
Selain menilai gagal mengendalikan Kamtibmas, Dwi juga menilai Kapolres Pelabuhan Belawan tidak netral dalam menangani kasus bentrok antar OKP, bahkan terkesan mendahulukan proses pengaduan dari OKP tertentu, sementara laporan pengaduan dari Grib Jaya belum diproses.
“Seharusnya Kapolres Pelabuhan Belawan bersikap adil dan netral. Jangan mendahulukan laporan pengaduan (LP) yang baru dibuat, sementara LP lama kita belum diproses dan masih menjadi PR bagi Kapolres Pelabuhan Belawan,” sebut Dwi Sinaga.
Selain itu, tambah Desman Sitorus, LBH Grib Jaya juga mempertanyakan pengaduan mereka yang hingga kini belum diproses.
“Kita mempertanyakan pengaduan pada bulan November 2024 dan 4 bulan yang lalu hingga kini belum diproses. Yaitu pengaduan kasus 351 dan pengerusakan plank Grib Jaya,” ujar Desman Sitorus.
“Jadi jangan ada laporan yang baru didahulukan, tapi laporan yang lama masih ada PR-nya,” cetus Desman.
Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban menepis tudingan tidak netral dan gagal menciptakan kamtibmas sesuai yang dilontarkan oleh Direktur LBH Grib Jaya Dwi Sinaga itu.
“Saya tidak punya kepentingan atau urusan apa pun dalam kasus ini. Saya bersikap netral. Mana yang salah harus diproses. Kalau mau damai silakan lebih bagus,” ujar AKBP Janton Silaban kepada Waspada, Kamis (9/1).
Dijelaskan Kapolres, seharusnya para pengurus OKP/Ormas yang ada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan ikut membantu Polri menjaga kamtibmas dan bukan membuat keributan antar Ormas/OKP.
Selain itu, Kapolres Pelabuhan Belawan akan memproses semua laporan pengaduan yang masuk, termasuk LP dari Grib Jaya terdahulu akan diproses, termasuk LP limpahan dari Poldasu.
“LP Grib Jaya yang ada di Poldasu baru saja kita terima limpahannya ke Polres Pelabuhan Belawan. Jadi kita cek sudah apa saja yang diperiksa dari Polda.
Intinya, semua LP yang ada akan tetap diproses biar nggak terulang dan berulang lagi,” tutur Janton Silaban.
Terkait tudingan dirinya gagal menciptakan kamtibmas, AKBP Janton Silaban menganggap tudingan dari masyarakat itu hal yang biasa dan sah- sah saja karena polisi itu adalah cerminan dari masyarakat dan masyarakat juga masih banyak yang belum tertib.
(Tim red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar