masukkan script iklan disini
Fluktuasi Harga Emas Global dan Lemahnya Akses Kepemilikan Fisik: Alarm Hukum bagi Perlindungan Investor Ritel di Indonesia
Medan , Lensa Nusantara biz id
Fluktuasi harga emas yang semakin dinamis di pasar global menuntut evaluasi serius terhadap sejauh mana instrumen hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan maksimal bagi investor ritel. Dalam perspektif hukum, perlindungan aset masyarakat tidak semata-mata bergantung pada pengawasan harga atau stabilitas pasar, melainkan pada kemudahan akses terhadap kepemilikan fisik logam mulia secara aman, legal, dan transparan.
Sebagai praktisi hukum pada Kantor Hukum Ali Akbar Velayafi Siregar & Associates, kami menilai bahwa tren investasi emas digital yang masif saat ini menghadirkan tantangan baru dalam hukum perjanjian, khususnya terkait kontrak elektronik (e-contract). Banyak masyarakat tergiur oleh kemudahan transaksi digital tanpa memahami secara menyeluruh konsekuensi hukum dari klausul perjanjian yang mereka setujui.
Dalam praktik pendampingan hukum, kami kerap menemukan persoalan ketika terjadi gangguan sistem atau keterlambatan eksekusi transaksi pada saat volatilitas harga emas tinggi. Kondisi tersebut sering kali berujung pada ketidakpastian pemenuhan hak konsumen, sementara posisi tawar investor ritel berada pada titik yang lemah.
Risiko Kepemilikan Digital Tanpa Akses Fisik
Secara yuridis, kepemilikan emas yang hanya tercatat secara digital tanpa kemudahan konversi ke bentuk fisik menyimpan celah risiko hukum yang signifikan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mengamanatkan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.
Apabila akses penarikan emas fisik dipersulit melalui prosedur yang tidak proporsional atau biaya yang tidak transparan, maka terdapat potensi kerugian nyata bagi konsumen yang sejatinya ingin mengamankan asetnya secara mandiri. Dalam konteks ini, kepemilikan digital semata tidak dapat disamakan dengan penguasaan fisik barang.
Perak Terpinggirkan: Akses Fisik yang Semakin Langka
Selain isu emas digital, kami juga menyoroti fenomena yang jarang dibahas di ruang publik, yakni sulitnya masyarakat memperoleh perak batangan investasi (999) dalam bentuk fisik di gerai-gerai offline. Saat ini, pasar logam mulia seolah terkonsentrasi pada emas, sementara perak sebagai instrumen lindung nilai alternatif justru terpinggirkan.
Kelangkaan perak fisik di toko konvensional secara tidak langsung
“memaksa” masyarakat beralih ke transaksi online yang belum tentu memiliki legalitas jelas, bahkan melalui penjual perorangan yang minim jaminan keamanan. Dari sudut pandang hukum, kondisi ini merupakan lampu kuning.
Transaksi logam mulia di luar ekosistem yang terverifikasi dan tanpa penguasaan fisik barang sangat rentan terhadap tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan. Dalam hukum pembuktian, penguasaan fisik atas barang merupakan bentuk alat bukti kepemilikan yang paling kuat dan tidak terbantahkan.
Urgensi Diversifikasi Fisik dan Tanggung Jawab Negara
Kami memandang bahwa diversifikasi aset secara fisik merupakan kebutuhan yang mendesak, terutama bagi investor ritel. Negara perlu hadir dengan mendorong pelaku usaha di sektor komoditas untuk mempermudah distribusi logam mulia, tidak hanya emas tetapi juga perak, melalui jaringan gerai resmi yang berizin.
Akses fisik yang adil dan merata akan menjadi instrumen penting dalam memitigasi risiko kejahatan siber dan penipuan digital yang semakin marak. Ketika masyarakat memiliki pilihan untuk memegang asetnya secara langsung, maka ruang gerak pelaku kejahatan berbasis transaksi digital akan semakin menyempit.
Rekomendasi Hukum
Sebagai rekomendasi hukum, kami menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya dibangun melalui regulasi tertulis, tetapi juga melalui praktik pasar yang adil dan inklusif. Evaluasi kebijakan distribusi logam mulia perlu dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan akses antara emas dan perak.
Masyarakat harus diberikan kemudahan untuk membeli, menyimpan, dan menguasai logam mulia—baik emas maupun perak—secara fisik melalui gerai-gerai resmi di lapangan. Kedaulatan investor ritel hanya dapat terwujud apabila mereka memiliki kebebasan nyata untuk menyimpan asetnya di tangan sendiri, bukan sekadar angka yang tercantum di layar aplikasi.
Dengan memperkuat akses kepemilikan fisik di toko-toko offline, negara dan pelaku usaha secara langsung berkontribusi menutup celah hukum dan celah kejahatan yang selama ini dimanfaatkan dalam transaksi digital yang tidak terjamin.
(Rill)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar