masukkan script iklan disini
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Hukum Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Dugaan TPPO Berkedok Kerja di Thailand, Kamboja, dan Myanmar
Medan, lensa nusatara biz id
29 Mei 2025 Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalis Hukum (AJH), Dofuzogamo Gaho, SH, mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera melakukan langkah deteksi dini terhadap praktik perdagangan manusia yang berkedok penawaran pekerjaan sebagai operator industri di Thailand, Kamboja, dan Myanmar.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Medan, Kamis (29/5/2025), Dofuzogamo Gaho yang akrab disapa Dofu Gaho menegaskan bahwa tindakan konkret pemerintah sangat diperlukan guna mencegah semakin banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban sindikat perdagangan orang dengan modus perekrutan tenaga kerja ilegal.
“Tidak cukup hanya sebatas wacana. Pemerintah harus bertindak nyata, mulai dari memperketat proses penerbitan paspor untuk tujuan tiga negara tersebut hingga meningkatkan patroli dan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan kecil yang rawan dijadikan jalur keberangkatan ilegal,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif petugas Imigrasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat yang mengajukan permohonan paspor untuk bekerja ke luar negeri. Menurutnya, pemohon harus diberikan pemahaman yang jelas terkait risiko dan legalitas penempatan kerja di negara tujuan.
“Petugas harus menjelaskan secara terbuka bahwa saat ini Indonesia tidak memiliki kerja sama resmi dalam hal penempatan tenaga kerja ke Thailand, Kamboja, maupun Myanmar. Transparansi ini penting agar masyarakat tidak mudah terjebak iming-iming pekerjaan dengan gaji besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dofu menilai bahwa sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam memutus mata rantai sindikat perdagangan orang. Ia meminta agar Badan Intelijen Negara (BIN) dan jajaran Intelijen Mabes Polri segera melakukan pengungkapan terhadap aktor-aktor utama di balik jaringan tersebut.
“Sudah saatnya aparat intelijen membongkar dalang dari sindikat ini. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik ilegal seperti perdagangan manusia, perjudian online maupun offline, hingga berbagai kejahatan terorganisir lainnya,” ungkapnya.
Dofu juga menyoroti peran Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) yang dinilainya harus lebih optimal sebagai ujung tombak dalam pelayanan, penempatan, pengawasan, serta perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Menurutnya, fenomena meningkatnya minat WNI bekerja sebagai operator judi online di luar negeri menjadi perhatian serius. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar dari mereka sebenarnya memahami risiko yang dihadapi, namun tetap memilih berangkat karena tekanan ekonomi.
“Ironisnya, mayoritas yang berangkat berada di usia produktif antara 19 hingga 35 tahun, bahkan banyak yang sudah berpendidikan sarjana. Ini tentu menjadi keprihatinan bersama,” katanya.
DPP AJH menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata dalam upaya pencegahan dan penyelamatan WNI yang terjebak dalam situasi berbahaya di luar negeri, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang disebutkan.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi atau ketenagakerjaan, tetapi menyangkut nyawa, martabat, dan citra Indonesia sebagai negara hukum yang wajib melindungi setiap warganya,” pungkas Dofu Gaho.(Rill)
