masukkan script iklan disini
Pelindo Libatkan Masyarakat dalam Konsultasi Publik AMDAL Pengembangan dan Pengoperasian Kawasan Pelabuhan Belawan
BELAWAN —lensa Nusantara biz id PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Belawan melaksanakan konsultasi publik sebagai bagian dari tahapan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk rencana pengembangan dan pengoperasian kawasan Pelabuhan Belawan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Medan Belawan, Kamis (13/8/2026).
Konsultasi publik ini membahas rencana kegiatan pengerukan area kolam pelabuhan dan alur pelayaran, termasuk rencana penempatan material hasil pengerukan atau dumping. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses perencanaan pengembangan infrastruktur perairan Pelabuhan Belawan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial masyarakat sekitar.
Kegiatan dihadiri berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, KSOP Utama Belawan, Kecamatan Medan Belawan, jajaran kelurahan di wilayah Belawan, unsur TNI dan Polri, organisasi serta kelompok nelayan, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah rencana kegiatan.
Melalui konsultasi publik tersebut, Pelindo menyampaikan informasi mengenai rencana kegiatan sekaligus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran, pendapat, maupun tanggapan. Masukan tersebut selanjutnya menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen AMDAL.
Manager HSSE Regional 1 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), M. Ismail Syahputra Ritonga, yang mewakili Pelindo dalam kegiatan tersebut, mengatakan konsultasi publik merupakan tahapan penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan valid mengenai rencana kegiatan.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang valid terkait rencana kegiatan kepelabuhanan, khususnya kegiatan di wilayah perairan. Kami juga memberikan ruang diskusi agar masyarakat dapat menyampaikan masukan, sehingga kegiatan jasa kepelabuhanan dapat berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat,” ujar Ismail.
Dalam sesi diskusi, masyarakat menyampaikan sejumlah masukan dan perhatian, khususnya terkait aktivitas serta wilayah tangkap nelayan, lokasi penempatan material hasil pengerukan, potensi dampak terhadap lingkungan pesisir dan kegiatan perikanan, serta aspek keselamatan selama pelaksanaan pekerjaan.
Selain menyampaikan kekhawatiran dan masukan, masyarakat juga berharap rencana pengerukan dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kedalaman alur pelayaran sehingga aktivitas kapal dan pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Belawan dapat berjalan lebih optimal.
Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Belawan, Yusrizal, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam tahapan perencanaan kegiatan.
“Konsultasi publik menjadi ruang bagi kami untuk menyampaikan rencana kegiatan sekaligus mendengar secara langsung masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Masukan yang disampaikan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan AMDAL agar rencana kegiatan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial di sekitar Pelabuhan Belawan,” kata Yusrizal.
Menurutnya, rencana pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesiapan infrastruktur perairan Pelabuhan Belawan dalam mendukung keselamatan serta kelancaran pelayanan kapal.
Dalam proses perencanaannya, Pelindo terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, masyarakat, kelompok nelayan, serta pemangku kepentingan lainnya. Seluruh tahapan juga dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Pelindo Regional 1 Belawan menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rencana pengembangan dan pengoperasian kawasan pelabuhan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, keselamatan, serta kepentingan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional.
Dengan adanya konsultasi publik ini, Pelindo berharap proses penyusunan AMDAL dapat berjalan secara transparan dan partisipatif, sekaligus menghasilkan perencanaan kegiatan yang mampu mendukung peningkatan pelayanan kepelabuhanan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir di sekitar Pelabuhan Belawan.(Tim)
