DPP GNI: Pendidikan Dasar dan Jaminan Kesehatan Harus Semakin Terjangkau, Pemberantasan Korupsi Wajib Tegas dan Berkeadilan

masukkan script iklan disini

MEDAN –lensa Nusantara biz id Lebih dari delapan dekade Indonesia merdeka, amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah seharusnya tidak berhenti sebagai norma konstitusi semata, melainkan diwujudkan melalui kebijakan nyata yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Negarawan Indonesia (DPP GNI), Rules Gajah, S.Kom., dalam wawancara mengenai arah pembangunan kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, pengelolaan kekayaan negara, serta pemberantasan korupsi di Indonesia, Selasa (1/9/2026).

Menurut Rules Gajah, negara harus semakin hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan amanat konstitusi.

“Kita sudah lebih dari 80 tahun merdeka. Sudah saatnya Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 benar-benar diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Kemerdekaan jangan hanya dirasakan dalam seremoni, tetapi harus dirasakan rakyat melalui pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan,” ujar Rules Gajah.

Pasal 33 dan Pasal 34 Jangan Hanya Menjadi Norma Konstitusi

Rules Gajah menilai pengelolaan kekayaan negara harus benar-benar diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

Pasal 33 UUD 1945 menempatkan perekonomian nasional dalam kerangka usaha bersama serta menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar, pengembangan sistem jaminan sosial, serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

“Jangan sampai negara mempunyai sumber daya yang besar, tetapi rakyat masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar. Kekayaan negara harus kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan nasional harus memiliki orientasi yang jelas, yakni memastikan hasil pembangunan benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Jaminan Kesehatan Harus Semakin Universal dan Mudah Diakses

Dalam wawancara tersebut, Rules Gajah juga menyoroti persoalan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Ia berpandangan bahwa negara perlu terus bergerak menuju sistem jaminan kesehatan yang semakin universal, sederhana, merata, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Menurutnya, persoalan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang dapat dialami oleh siapa saja. Karena itu, sistem perlindungan kesehatan harus mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat tanpa menimbulkan beban ekonomi yang semakin berat.

“Orang sakit tidak memilih apakah dia berasal dari desil berapa. Karena itu, kita harus membangun sistem kesehatan yang memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara,” katanya.

Ia menilai bantuan sosial tetap memiliki peranan penting bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, negara juga perlu terus memperkuat pelayanan publik yang bersifat universal agar masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan dasar secara lebih adil dan merata.

Menurutnya, pelayanan kesehatan yang baik merupakan salah satu indikator penting kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Pendidikan Dasar yang Terjangkau Harus Menjadi Prioritas

Selain kesehatan, Rules Gajah menekankan pentingnya memastikan pendidikan dasar benar-benar dapat diakses oleh seluruh warga negara.

Menurutnya, pendidikan merupakan investasi paling penting dalam membangun masa depan bangsa dan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Anak Indonesia jangan sampai putus sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu. Pendidikan dasar harus benar-benar dijamin negara. Kita ingin setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar dan meraih masa depan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pendidikan yang terjangkau tidak boleh hanya dimaknai sebagai persoalan pembebasan biaya tertentu. Pemerintah juga harus terus meningkatkan mutu pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, kualitas fasilitas sekolah, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan.

Menurutnya, setiap anak Indonesia harus memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terhambat oleh kondisi ekonomi keluarganya.

Jangan Hanya Terjebak pada Persoalan Desil

Rules Gajah juga mengingatkan agar kebijakan perlindungan sosial tidak semata-mata terjebak pada persoalan klasifikasi masyarakat berdasarkan desil.

Menurutnya, data sosial tetap sangat penting sebagai dasar perencanaan dan penyaluran program pemerintah. Namun, negara harus memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan pelayanan dasar tidak terhambat hanya karena persoalan administrasi, ketidaksesuaian data, atau perubahan kondisi ekonomi.

“Data itu penting, tetapi manusia lebih penting. Jangan sampai seseorang tidak mendapatkan hak pelayanan dasar hanya karena masuk kategori tertentu dalam sebuah data,” ujarnya.

Ia menilai sistem pendataan harus terus diperbaiki agar semakin akurat, dinamis, dan mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata.

Korupsi Adalah Musuh Pembangunan

Selain pendidikan dan kesehatan, Ketua Umum DPP GNI tersebut juga memberikan perhatian khusus terhadap pemberantasan korupsi.

Menurut Rules Gajah, korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang dapat menggerus kemampuan negara dalam membiayai pembangunan dan menyediakan pelayanan publik.

“Kalau uang negara dikorupsi, yang dirugikan bukan hanya pemerintah. Yang dirugikan adalah rakyat. Sekolah bisa tidak terbangun, pelayanan kesehatan bisa terganggu, dan pembangunan infrastruktur dapat terhambat. Karena itu, korupsi harus dilawan dengan hukum yang tegas,” tegas Rules Gajah.

Ia menegaskan bahwa setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang berlaku.

Namun, ia juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan serta hak-hak setiap warga negara.

Pemberantasan Korupsi Tidak Cukup Hanya Menghukum Pelaku

Rules Gajah berpandangan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku.

Menurutnya, pemulihan kerugian negara dan pelacakan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana juga harus menjadi bagian penting dalam strategi pemberantasan korupsi, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kita harus mengejar uang dan aset hasil korupsi. Kalau memang terbukti berasal dari tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, harus ada upaya maksimal untuk mengembalikan aset tersebut kepada negara,” katanya.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan hukum agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.

Menurutnya, penyelamatan aset negara merupakan bagian penting dari upaya mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada masyarakat.

Kerja Sosial sebagai Bagian dari Pembinaan

Dalam kesempatan tersebut, Rules Gajah juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya sistem pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pembinaan dan pembentukan tanggung jawab sosial.

Menurutnya, bagi terpidana yang telah memperoleh putusan hukum tetap, program pembinaan dan bentuk pertanggungjawaban sosial dapat menjadi bagian dari proses pemasyarakatan sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme hukum yang berlaku.

“Kalau ada mekanisme kerja sosial dalam sistem pemidanaan, kita bisa mendorong agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus menjadi bagian dari pembinaan. Tetapi semuanya harus berdasarkan keputusan pengadilan dan aturan hukum,” jelasnya.

Ia menilai program pembinaan dapat diarahkan untuk membentuk kedisiplinan, keterampilan, dan tanggung jawab, sehingga seseorang dapat kembali ke tengah masyarakat dengan bekal yang lebih baik setelah menjalani proses pemidanaan.

Pejabat Negara Harus Memberikan Teladan

Rules Gajah menegaskan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang besar dalam menjalankan amanah rakyat.

Menurutnya, jabatan bukanlah fasilitas untuk memperkaya diri atau menyalahgunakan kewenangan, melainkan amanah untuk mengelola kepentingan masyarakat.

“Pejabat negara harus menjadi contoh. Jangan sampai masyarakat diminta taat aturan, tetapi pejabatnya justru menyalahgunakan kewenangan. Negara harus hadir dengan pemerintahan yang bersih,” ujarnya.

DPP GNI, lanjutnya, mendorong penguatan transparansi, pengawasan anggaran, keterbukaan informasi publik, serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu.

Menurutnya, pemerintahan yang bersih merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara dan institusi publik.

Negara Kuat Harus Diikuti dengan Rakyat yang Sejahtera

Rules Gajah menilai ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi atau banyaknya proyek pembangunan yang dilaksanakan.

Menurutnya, indikator paling penting adalah sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

“Negara boleh maju, ekonomi boleh tumbuh, tetapi rakyat harus menjadi penerima manfaat utama. Jangan sampai kekayaan negara besar, tetapi ketimpangan dan kesulitan masyarakat masih tinggi,” katanya.

Ia berharap pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat dapat membangun komitmen bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, maju, dan sejahtera.

Kemerdekaan Harus Benar-Benar Dirasakan Rakyat

Sebagai penutup, Rules Gajah menegaskan bahwa momentum lebih dari delapan dekade kemerdekaan Indonesia harus menjadi bahan evaluasi bersama mengenai sejauh mana cita-cita para pendiri bangsa telah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

“Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga harus berarti rakyat mendapatkan kesempatan hidup yang layak, anak-anak mendapatkan pendidikan, masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hukum ditegakkan secara adil,” pungkasnya.

DPP GNI, kata Rules Gajah, akan terus menyuarakan pentingnya pemerintahan yang bersih, pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, serta pelaksanaan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pasal 33 dan Pasal 34 jangan hanya kita baca. Mari kita wujudkan. Negara untuk rakyat, kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat, dan hukum harus berdiri untuk keadilan,” tutup Rules Gajah, S.Kom., Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Negarawan Indonesia (DPP GNI).

(Ril)