• Jelajahi

    Copyright © LENSA NUSANTARA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    WEBSITE

    CAR

    Pelaksanaan Jukrah Antikriminalisasi Secara Menyeluruh

    Redaktur
    Jumat, 24 Oktober 2025, 23:11 WIB Last Updated 2025-10-25T06:11:34Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

    Ketum DPP GNI Desak Reformasi Polri dan Pelaksanaan Jukrah Antikriminalisasi Secara Menyeluruh


    Medan, lensa Nusantara biz id 
    25 Oktober 2025 — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Negarawan Indonesia (DPP GNI), **Rules Gaja, S.Kom**, menegaskan pentingnya pelaksanaan Jukrah (petunjuk dan arahan) yang baru saja diterbitkan oleh Polri terkait penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan.  

    Dalam keterangannya di Medan, Rules Gaja menilai bahwa arahan Presiden yang menekankan *larangan kriminalisasi terhadap rakyat kecil* harus dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik oleh aparat Polri di tingkat pusat maupun di daerah.  

    > “Ini harus dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Tidak boleh ada lagi kriminalisasi terhadap rakyat kecil. Hukum jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sudah saatnya Polri berbenah total,” tegas Rules Gaja.  

    Ia juga menyoroti perlunya pembaruan kepemimpinan di tubuh Polri agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih profesional dan bebas dari tekanan politik.  

    > “Kami menilai sudah waktunya Kapolri diganti dengan sosok baru yang mampu membawa Polri bekerja lebih baik, lebih transparan, dan tanpa tekanan politik masa lalu,” ujarnya.  

    Rules Gaja menegaskan bahwa keadilan sosial hanya bisa terwujud jika aparat penegak hukum menempatkan diri sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan. Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran Polri mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang **Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang **Pers**, agar masyarakat dan media dapat mengawasi jalannya penegakan hukum secara terbuka dan transparan.  

    > “Masyarakat berhak tahu proses hukum yang berjalan. Transparansi adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.  

    Pernyataan tegas ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Presiden memperbaiki sistem hukum nasional agar lebih berpihak kepada rakyat lemah dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.  

    “Sudah saatnya hukum benar-benar menjadi alat keadilan, bukan alat kekuasaan, tutup Rules Gaja.  

    **Humas DPP Generasi Negarawan Indonesia (GNI)**  
    Medan, Sumatera Utara  
    25 Oktober 2025
    (Ros,007)
    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini