masukkan script iklan disini
Ketua Umum AJH: Program MBG Perlu Dikaji Ulang Agar Tidak Membebani Ekonomi Rakyat
MEDAN – Lensa Nusantara biz id Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Hukum (DPP AJH) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Organisasi tersebut menilai pelaksanaan program perlu dikaji secara komprehensif guna memastikan manfaat yang diharapkan dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas harga pangan dan perekonomian masyarakat.
Ketua Umum DPP AJH, Dofuzogamo Gaho, S.H., menyampaikan bahwa pemerintah harus memperhatikan berbagai dinamika yang mulai muncul sejak program tersebut dijalankan. Menurutnya, besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk MBG harus dibarengi dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang ketat, serta kesiapan sektor pangan nasional agar tidak memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Program ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas gizi masyarakat justru memicu gejolak harga pangan serta memperberat beban ekonomi masyarakat,” ujar Dofuzogamo Gaho di Medan, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, tujuan Program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda dan mendukung pembangunan sumber daya manusia merupakan langkah yang positif. Namun, implementasi program dalam skala besar membutuhkan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan pasokan dan distribusi pangan nasional.
AJH menilai kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar untuk memenuhi pelaksanaan Program MBG berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sejumlah komoditas strategis apabila tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dan distribusi yang memadai. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi harga berbagai kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging ayam, sayuran, serta komoditas pangan lainnya.
“Ketika permintaan meningkat secara signifikan sementara pasokan belum mampu mengimbanginya, maka potensi kenaikan harga menjadi hal yang perlu diantisipasi. Dampaknya tentu akan dirasakan oleh masyarakat luas, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah,” katanya.
Selain aspek ketersediaan pangan, Dofuzogamo juga menyoroti besarnya anggaran negara yang digunakan untuk menjalankan Program MBG. Menurutnya, penggunaan dana publik dalam jumlah besar harus mampu memberikan manfaat yang luas dan merata bagi masyarakat, sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, AJH meminta pemerintah memastikan bahwa rantai pasok Program MBG melibatkan pelaku usaha lokal, petani, peternak, koperasi, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara optimal.
“Jangan sampai manfaat ekonomi dari program ini hanya dinikmati oleh kelompok usaha tertentu. UMKM, pedagang tradisional, petani, dan peternak lokal harus mendapatkan ruang yang cukup agar manfaat program dapat dirasakan secara luas,” ujarnya.
Menurut AJH, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat hingga penciptaan lapangan kerja baru.
Di sisi lain, organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan inflasi di berbagai negara. Dalam situasi tersebut, pemerintah dinilai perlu lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan fiskal agar tidak menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, AJH menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui Program MBG. Sebaliknya, organisasi tersebut mendorong agar program dapat terus disempurnakan melalui evaluasi yang objektif dan berbasis data.
“Evaluasi bukan berarti menolak program peningkatan gizi masyarakat. Justru evaluasi diperlukan agar kebijakan negara benar-benar efektif, tepat sasaran, berkelanjutan, tidak mengganggu stabilitas harga pangan, dan tidak menimbulkan tekanan baru terhadap ekonomi rakyat,” tegas Dofuzogamo.
DPP AJH meminta pemerintah segera melakukan kajian komprehensif terhadap dampak Program MBG terhadap inflasi, distribusi pangan, ketersediaan bahan pokok, serta keberlangsungan usaha kecil dan menengah di berbagai daerah.
Menurut AJH, stabilitas harga pangan, perlindungan UMKM, serta daya beli masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi nasional. Dengan evaluasi yang tepat dan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan, Program MBG diharapkan mampu mencapai tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat tanpa menimbulkan gejolak ekonomi yang merugikan rakyat.
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, AJH menyatakan akan terus memberikan masukan konstruktif terhadap berbagai kebijakan publik agar pelaksanaannya berjalan efektif, transparan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
(Ril)
