masukkan script iklan disini
Audiensi dengan Gubernur Sumut, Kanwil Ditjenpas Dorong Penguatan Pembinaan dan Kemandirian Warga Binaan
MEDAN – Lensa Nusantara biz id Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara, Jalu Yuswa Panjang, melaksanakan audiensi resmi dengan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di Ruang Kerja Gubernur Sumatera Utara, Lantai 10, Selasa (11/8/2026) sekitar pukul 14.30 WIB.
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam mendukung program pembinaan, pemberdayaan, pendidikan, serta peningkatan pelayanan publik bagi warga binaan pemasyarakatan.
Dalam audiensi tersebut, Jalu Yuswa Panjang hadir didampingi sejumlah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Lagusta, termasuk Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, Yekti Apriyanti.
Jalu menyampaikan sejumlah kondisi aktual sekaligus kebutuhan pengembangan pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara. Salah satu perhatian utama adalah upaya mendorong warga binaan agar tidak hanya menyelesaikan masa pidana, tetapi juga memiliki keterampilan dan kemampuan yang dapat menjadi bekal untuk menjalani kehidupan secara mandiri setelah kembali ke tengah masyarakat.
Menurutnya, program pembinaan kemandirian selama ini terus dikembangkan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan lahan produktif yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang bagi warga binaan untuk berkreasi, belajar, sekaligus mengembangkan berbagai kegiatan keterampilan.
“Harapan kami, warga binaan selama menjalani pembinaan dapat memiliki keahlian dan memberikan dampak positif, sehingga ketika kembali ke masyarakat mereka sudah memiliki bekal untuk hidup mandiri,” ujar Jalu dalam audiensi tersebut.
Selain persoalan lahan, Kanwil Ditjenpas Sumut juga mendorong adanya penguatan program pendidikan vokasi bagi warga binaan. Program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi dan membuka peluang bagi warga binaan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maupun usaha mandiri.
Jalu juga menyampaikan kebutuhan tenaga pengajar profesional untuk mendukung program pendidikan bagi warga binaan. Saat ini, tercatat sekitar 630 warga binaan yang belum mengenal huruf, dengan konsentrasi terbanyak berada di kawasan Lapas Tanjung Gusta.
Selama ini, proses pembelajaran bagi warga binaan yang belum mengenal huruf masih banyak mengandalkan tenaga pengajar internal. Karena itu, dukungan tenaga pendidik profesional diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan intelektual sekaligus membantu warga binaan memperoleh hak pendidikan secara lebih optimal.
“Pendidikan merupakan bagian penting dalam proses pembinaan. Kami berharap ada dukungan tenaga pengajar yang profesional sehingga proses belajar warga binaan, khususnya yang belum mengenal huruf, dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan,” jelasnya.
Selain pendidikan dan pemberdayaan, aspek pelayanan kesehatan juga menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi. Kanwil Ditjenpas Sumut menyampaikan adanya persoalan administratif terkait kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga binaan yang berasal dari wilayah lain maupun warga binaan yang mengalami persoalan administrasi kependudukan akibat perpindahan wilayah.
Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian bersama agar warga binaan tetap dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan administrasi.
Audiensi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Kanwil Ditjenpas Sumut membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Sinergi lintas sektor dinilai penting karena keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada proses pembinaan di dalam lapas dan rutan, tetapi juga dukungan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan tersedia lebih banyak ruang bagi warga binaan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, kegiatan produktif, serta akses pelayanan dasar yang memadai.
Dengan demikian, pembinaan pemasyarakatan di Sumatera Utara diharapkan mampu menghasilkan warga binaan yang lebih siap kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat, memiliki keterampilan, serta mampu berkontribusi secara positif setelah menyelesaikan masa pidananya.
Pertemuan antara Kanwil Ditjenpas Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan mencari solusi bersama terhadap berbagai kebutuhan pemasyarakatan, sekaligus mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin humanis, produktif, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial.
(Tim)
