masukkan script iklan disini
MEDAN Lensa Nusantara biz id
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Utara hingga Desember 2024 menunjukkan tren yang optimistis.
Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara Dodok Dwi Handoko
mengatakan hal itu dalam update realisasi APBNKita Regional Sumatera Utara periode sampai 31 Desember 2024 di Gedung Keuangan Negara Jalan Diponegoro Medan Jumat (24/1/2025).
Saat itu Dodol didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I Arridel Mindra, Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II Anton Budhi Setiawan, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai
(DJBC) Sumatera Utara Sugeng Apriyanto dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Utara Indra Soeparjanto.
Dodok menjelaskan pendapatan negara mencapai Rp41,17 triliun atau 102,91 persen dari target yang ditetapkan, meskipun terdapat penurunan sebesar 0,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp69,55 triliun atau 96,11 persen dari pagu anggaran, dengan pertumbuhan tahunan 5,82 persen (yoy). Belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, yang diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp35,29 triliun atau 100,28 persen dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang mencapai Rp12 triliun. Jenis pajak lainnya yang mencatatkan kontribusi besar adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp5,6 triliun.
PPh Final mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 23,6 persen (yoy), mencerminkan efektivitas kebijakan pajak yang mendukung aktivitas ekonomi tertentu. Meskipun sebagian sektor dominan, seperti industri pengolahan dan pertanian, masih mengalami kontraksi, sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 21,8 persen.
Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Desember 2024 mencapai Rp2,79 triliun
atau 103,77 persen dari target, namun mengalami penurunan sebesar 2,59 persen (yoy). Penurunan ini disebabkan oleh stagnasi harga referensi crude palm oil (CPO) serta kebijakan tarif efektif bea masuk yang lebih rendah.
Bea masuk mengalami kontraksi sebesar 0,46 persen, mencapai Rp1,17 triliun atau 100,92 persen dari target, dengan kontribusi utama dari produk seperti beras, gula, gas petroleum dan pupuk NPK. Sebaliknya, penerimaan bea keluar mengalami pertumbuhan sebesar 16,47 persen .
Penerimaan cukai juga mengalami penurunan 20,03 persen, dipengaruhi oleh penurunan produksi barang kena cukai (BKC).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan capaian positif hingga Desember 2024, dengan total realisasi sebesar Rp3,09 triliun atau 145,28 persen dari target, tumbuh 5,17 persen secara tahunan. PNBP ini terdiri dari beberapa komponen utama: PNBP Lainnya, PNBP Badan Layanan Umum (BLU), serta PNBP Aset, Piutang, dan Lelang.
PNBP Lainnya mencapai Rp1,58 triliun, meskipun mengalami kontraksi 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pendapatan ini didominasi oleh BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) sebesar Rp172,24 miliar, serta layanan paspor dengan pendapatan Rp158,67 miliar. Kementerian/Lembaga seperti Polri dan Kemenkumham juga memberikan kontribusi signifikan, di mana Polri menyumbang Rp107,31 miliar dari penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sementara
(Ros007)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar