PP HIMMAH Kecam Kerusakan Jalan Menuju Pelabuhan Belawan, Soroti Kegagalan Pelindo Pasca-Merger

masukkan script iklan disini

PP HIMMAH Kecam Kerusakan Jalan Menuju Pelabuhan Belawan, Soroti Kegagalan Pelindo Pasca-Merger

JAKARTA – Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) mengecam keras buruknya kondisi infrastruktur jalan menuju Pelabuhan Belawan yang hingga kini dibiarkan rusak parah, berlubang, dan membahayakan keselamatan masyarakat serta pengguna jalan.

Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, menilai kondisi tersebut sebagai cerminan kegagalan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) strategis, khususnya setelah proses merger yang seharusnya memperkuat pelayanan dan tata kelola.

“Ini bukan sekadar persoalan jalan rusak. Ini adalah potret kelalaian struktural Pelindo. Di satu sisi gedung kantor tampak megah dan seremonial berlangsung mewah, namun di sisi lain akses utama menuju pelabuhan terbesar ketiga di Indonesia justru hancur dan dibiarkan tanpa solusi nyata,” tegas Razak dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (28/1/2026).

Ia menegaskan bahwa kerusakan akses jalan menuju Pelabuhan Belawan berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, kelancaran distribusi logistik nasional, serta roda perekonomian daerah. Namun hingga kini, Pelindo dinilai belum menunjukkan keseriusan dan sense of urgency dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Situasi ini semakin menegaskan bahwa merger Pelindo belum menghadirkan perbaikan fundamental. Yang terlihat justru sentralisasi kewenangan, pemborosan anggaran, dan pengabaian terhadap kepentingan daerah,” ujarnya.

PP HIMMAH juga menyoroti bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ketiga terkait keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional.

“Bagaimana mungkin Pelindo mengklaim mendukung pembangunan nasional, sementara infrastruktur vital di sekitar wilayah operasionalnya sendiri dibiarkan rusak? Ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap visi Presiden,” tegas Razak.

Selain persoalan infrastruktur, PP HIMMAH turut mengecam sikap Pelindo Pusat yang dinilai tidak memiliki kepekaan sosial, dengan tetap menggelar dan mempublikasikan kegiatan internal bernuansa seremonial pada 8 Januari 2026 lalu, di tengah penanganan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—wilayah yang berada dalam cakupan operasional Pelindo.

“Kami menilai ini sebagai krisis empati. Ketika masyarakat Sumatera tengah berjuang menghadapi banjir dan bencana, Pelindo justru mempertontonkan kegiatan yang terkesan hura-hura, seremonial berlebihan, dan pemborosan anggaran. Ini mencederai rasa keadilan publik,” kata Razak.

Menurutnya, sikap tersebut bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi, penghematan anggaran, dan semangat ‘mengencangkan ikat pinggang’ di seluruh instansi negara, termasuk BUMN.

“Kegiatan internal atau motivasi pegawai pada prinsipnya tidak keliru. Namun menjadi sangat tidak etis ketika dilakukan di tengah situasi darurat nasional. Pelindo seolah menutup mata dan hati terhadap penderitaan masyarakat,” tambahnya.

Atas dasar itu, PP HIMMAH secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto melalui Danantara untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen Pelindo.

“Kami menilai manajemen Pelindo gagal menunjukkan kepekaan sosial, tanggung jawab moral, serta keberpihakan kepada rakyat. Reformasi total di tubuh Pelindo tidak bisa lagi ditunda,” pungkas Razak.

(Tim)